Panwas Pilkada Musi Rawas Angkat Bicara

Panwas Pilkada Musi Rawas Angkat Bicara

Musi Rawas (02/06),
Beredarnya isu surat suara yang telah dicoblos sebelum Pemungutan Suara 5 juni, yang berada dikedua Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (PANWAS) angkat bicara.
   "Isu yang beredar Panwas Pilkada Musi rawas mengatakan, dari laporan panwas di kecamatan ada 10 desa sudah menerima kota suara serta surat suara. Menangapi laporan ini Panwas kabupaten telah melakukan penarikan kota suara dan surat suara tersebut, "Ungkap Ketua Panwas.
    Dikatakanya, permasalahan ini terjadi karena adanya pendistribusian logistik pilkada sebulum waktunya. "Dengan ditariknya surat suara yang telah dibagikan ke PPK Kecamatan, maka semua permasalahan mengenai isu surat suara sudah dicoblos sebelum waktunya dianggap selesai."Paparnya.
    Agar pilkada Musi Rawas berjalan dengan JURDIl pihak panwas terus melakukan monitor, sehingga logistik pilkada tersebut tidak digunakan untuk kepentingan salah satu kandidat, panwas akan berkoordinasi dengan pihak polres Musi rawas dalam menyelidiki kasus ini, "Ucapnya.
    Isu yang beredar dimasyarakat tidak benar, "Tegas divisi Hukum KPU Musirawas. @(JN)hhtp://www.majalahnuansa.blogspot.com

Read More

Desa Purwodadi Tempat Pengembangan Ternak

Desa Purwodadi Tempat Pengembangan Ternak

Musi Rawas,
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menargetkan Kecamatan Purwodadi akan ditetapkan sebagai lumbung daging daerah ini bahkan Propinsi Sumatera Selatan. Hal ini bukan tidak beralasan selain daerah ini memiliki populasi ternak sapi lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya, juga daerah ini telah sukses melakukan  pengembangan ternak sapi.
Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti akan mengusulkan kecamatan Purwodadi ini menjadi pusat pengembangan peternakan  sapi di Sumsel ke pemerintah pusat, untuk itu Bupati mengintruksikan Bappeda agar membuat pengajuan anggaran khusus bagi camat Purwodadi terkait dengan sistem yang akan dibuat tentang ternak sapi ini.
”Saya berharap antara dinas terkait, kecamatan, desa serta masyarakat dapat menentukan sistem yang terbaik dalam pengembangan sapi ini,”jelasnya
Pengembangan ternak sapi ini, Kata Bupati bukan hanya daging, kulit yang bisa dimanfaatkan tetapi juga kotoran sapi yang bias dimanfaatkan sebagai enegi alternative sehingga kalau program ini bisa  berjalan dengan baik ama secara otomatis akan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahateraan masyarakat daerah setempat dan sekitarnya.
Selain itu Bupati juga akan memberikan hadiah bagi desa yang mampu untuk mandiri energy dengan memanfaatkan biogas yang berasal dari kotoran sapi dengan total hadiah Rp 50 juta.
”Saya telah melihat di kecamatan ini ada beberapa rumah yang telah memanfaatkan kotoran sapi sebagai energy alternatife penggati minyak tanah dan LPG,”paparnya
Salah satu tokoh masyarakat desa setempat, Sugeng (56) menyambut baik rencana pemerintah daerah ini menjadikan kecamatan purwodadi ini menjadi pusat pengembangan ternak sapi. Karena selain masyarakat yang ada di kecamatan tersebut selain hidup mengadalkan pertanian juga didampingi dengan pencaharian lain yaitu memilihara hewan ternak.
”Program-program bupati saat ini sangat membantu kalangan petani dan peternak, dan kami menyambut serta mendukung program tersebut, semuga dengan terwujudnya program ini maka akan memberikan peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat”tandasnya.(Nnews)
  

Read More

3.521 Personil Hansip Disiapkan

3.521 Personil Hansip Disiapkan

Musi Rawas,-

Pemkab Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan, melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) akan menurunkan 3.521 petugas Hansip untuk pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) setempat.

     “Dari 3.521Hansip yang kita rekrut tersebut diterjunkan untuk membantu petugas dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada Musi Rawas 5 Juni 2010 mendatang, mereka akan bertugas selama tiga hari,” kata kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Musi Rawas, Rudi Irawan, Kamis.

     Ia mengatakan, dari 3.521 Hansip tersebut sebanyak 100 orang disiapkan untuk back-up petugas keamanan ditingkat Kabupaten, kemudian 2.770 orang akan ditempatkan di 277 desa/kelurahan dan 31 orang akan ditempatkan di tiap-tiap kecamatan dari 21 kecamatan di daerah itu.

    Untuk pembiayaan petugas Hansip tersebut saat ini sudah disiapkan honor untuk masing masing petugas yang ditempatkan di desa dengan masa kerja selama dua hari dengan besar honor Rp50.000/hari, sedangkan Hansip yang bertugas di kecamatan dan kabupaten akan bertugas selama tiga hari dengan besaran honor Rp50.000/hari.

    Perekrutan petugas Hansip tersebut untuk membantu petugas pengamanan yang direkrut oleh KPU dan petugas keamanan dari kepolisian. Karena luasan wilayah dibandingkan dengan jumlah personil keamanan di daerah ini masih tidak mencukupi untuk ditangani oleh masing-masing petugas kepolisian, dimana satu polisi hanya bisa mengawasi lima TPS. (Jn)

Read More

109 Desa Musi Rawas Merindukan

109 Desa Musi Rawas Merindukan

http://www.blogger.com/html?blogID=3408915127073235085&action=download

Musi Rawas,-

Program yang dicanangkan Pemkab Musi Rawas terang berderang tahun 2010 sampai saat ini baru teralisasi 60,65 persen.

      Dari 277 desa yang ditargetkan hanya 168 Desa yang dapat menilmati terangnya Listrik PLN. Sedangkan untuk 109 desa masih menikmati gelapnya malam tanpa penerangan dari PLN..

     “Beberapa hambatan yang kita hadapi dalam mensukseskan program tersebut seperti masih terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemkab Mura serta masih terbatasnya kuota KWH yang diberikan oleh PLN selaku pemegang hak penuh atas listrik,” ungkap Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas Zainal Arifin.

      Dilanjutkannya, Kabupaten Mura dibutuhkan sebanyak 20 ribu KWH, sedangkan hingga tahu 2009 lalu baru 1200 KWH yang terpenuhi. Artinya baru sekitar 5 persen saja yang telah terpenuhi oleh PLN.

    “Untuk mengatasi hal itu, kita sudah berupaya dengan mengajukan diri kepada PLN wilayah Sumbangsel dengan menyanggupi pengadaan KWH tersebut dengan cara menganggarkannya dalam APBD, tetapi pihak PLN mengatakan selain mereka tidak boleh ada satu pihakpun yang memiliki kewenangan dalam pengadaan KWH, “Ujar kadis.

      Dijelaskannya, sejak bergulirnya program tersebut mulai tahu 2005 lalu hingga 2010, pihak Pemkab Mura telah menghabiskan dana sekitar Rp 160 Miliar untuk membangun jaringan listrik di tiap desa.

    “Selain 168 desa yang telah menikmati listrik, ada 60 desa yang telah terpasang jaringannya namun hingga sekarang belum bisa dialiri listrik dikarenakan belum adanya KWH, namun 10 diantaranya saat ini sedang dalam proses operrasi, “Paparnya.

     Staf Bidang Migas, August Mario menambahkan, untuk desa yang telah terpasang jaringan pihaknya meminta agar masyarakat bersabar, karena pihak PLN tidak bisa begitu saja mengalirkan listrik, tetapi juga memperrtimbangkan masalah tehnis dan ekonomis.

     “Ada yang seara tejnis bisa dilakukan, namun jika ditinjau secara ekonomis belum bisa karena daerah yang akan dialiri berada di kawasan terpencil. Sehingga meskipun jaringan sudah terpasang tetapi ternyata pelanggan yang akan menggunakannya hanya sedikit,” jelasnya. (Jn)

Read More

Sabtu Pengundian Nomor Urut Cabup dan Cawabup Mura

Sabtu Pengundian Nomor Urut Cabup dan Cawabup Mura

 Musirawas, Hasil rapat Peleno KPU Musirawas, provinsi Sumatera Selatan, menetapkan hari sabtu (3/4) nanti, akan dilaksanakan pengundian nomor urut kandidat cabup dan cawabup di kecamatn Mura Beliti tepatnya di kantor KPU Musirawas.

     Selain acara pengundian nomor urut KPU juga akan mengadakan Deklarasi Pilkada Damai, bersih dan bermartabat, "Ujar Noviriansyah kepala divisi Teknis KPU.

     Hari ini draf kesepakat deklarasi Pilkada Damai, bersih dan bermartabat telah disampaikan kepada kandidat Cabup dan cawabup, "Jelasnya.

     Dikatakannya, dalam acara ini pihak KPU Musirawas juga mengundang Panwaslu, dan kandidat guna   menanda tangani akta kesepakatan bersama. (Nuansa)

Read More

DPU Bina Marga Harus Transfaran Dalam Penggunaan Dana Pemiliharan Jalan.

DPU Bina Marga Harus Transfaran Dalam Penggunaan Dana Pemiliharan Jalan.

Komisi IV DPRD Musi Rawas, provinsi Sumatera Selatan, harus transparan dalam penggunaan dana pemiliharaan rutin di DPU Bina marga. dalam penggunaan dana yang diperuntukan untuk pemilahan rutin harus transfaran sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. -

Read More

DPU CK Ajukan Dana Rehabilitasi Fasilitas Umum

DPU CK Ajukan Dana Rehabilitasi Fasilitas Umum

Musirawas, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (DPU CK), mengajukan anggaran kepemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, Sumatera Selatan, untuk rehabilitasi fasilitas umum yang mengalami kerusakan pasca banjir berapa pekan lalu.

Dikatakan Karyazid Helmi Kadis DPU CK Musi Rawas, saat ini pihaknya telah mempersiapkan rencana pengajuan anggaran, dana yang akan diajukan belum dapat di perkirakan dikarenakan masih menunggu hasil pendataan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.

Ditambahkannya, Pasca banjir ini telah merendam 26 desa di tiga kecamatan yaitu Muara Lakitan, Muara Kelingi dan BTS ulu, hal ini menimbulkan kerusakan termasuk  fasilitas umum serta kantor pemerintahan ditingkat perdesasn.

”DPU CK dan pihak kecamatan akan melakukan kordinasi pendataan kerusakan, sehingga pengajuan anggaran rehab dapat di ajukan, ”Ungkap Kadis DPU CK. (Nuansa)

Read More

9 Partai Dirangkul Incumbent ditanggapi Dingin Oleh Sekretaris GPP

9 Partai Dirangkul Incumbent ditanggapi Dingin Oleh Sekretaris GPP

Musi Rawa, Nuansa (07/03), Pesta Demokrasi yang akan berlangsung, khususnya kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Isu yang beredar ada 9 partai telah di rangkul incumbent.

Isu yang beredar tersebut tidak mendapat reaksi dari Ketua Gerrakan Partai Peduli (GPP)Musi Rawas ditangapi dingin oleh Irkan Franolius sekretaris GPP.

Isu yang beredar hanya isapan belaka, dimana partai yang tergabung di GPP sampai saat ini tetap Solid, kami juga tetap akan mendukung pasangan Wazanazi Wahid-Untung dalam pertarungan Pilkada nanti, "Ungkap Irkan.

"Desas-desus yang ada Tak perlu didengar, itu semua hanya guyonan belaka, juga sebagai manuver Politik saja,"Ujar Irkan.@Yas.

Read More

Bandara Silampari Akan di Kelola Profisional

Bandara Silampari Akan di Kelola Profisional

MUSIRAWAS- setelah sukses melakukan uji coba landasan badara silampari akan Mulai dioperasikan pada bulan april 2010 yang nantinya penerbanganya masih akan mendapat subsisi dari Pemerintah daerah kabupaten Musi Rawas.
“Dalam pengoprasian bandara Silamparim, saat ini sedang dilakukan proses tender untuk pemanfatan bandara,” kata Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti saat istirahat seusai uji coba penerbangan Silampari Menuju Sukarno Hatta, senin (2/2).
Dilanjutkanya,pihaknya mengundang seleluruh maskapai penerbangan untuk ikut dalam tender pemanfatan penerbangan dari lubuklinggau ke Jakarta dan saat ini sudah ada beberapa maskapai yang mulai tertarik yang diantaranya bali air lines , jatayu dan beberpa maskapai lainya.
Untuk itu uji coba ini diperlukan untuk mengenalkan bandara silampari sudah dapat didarati pesawat Fokker 50 dan jenis lainnya dan siap dijadikan bandara untuk melayani penerbangan komersil.
Selain itu juga bandara silampati ini selain dimanfaatkan sebagai bandara komersil juga dapat di manfaatkan menjadi bandara darurat serta bandara untuk mempertahankan keamanan negara.
Dilanjutkannya seiring perkembangan dam pembangunan bandara ini juga nantinya pengelolaan bandara silampari ini akan dikolola propisional oleh pihak swasta yang nantinya pemerintah kabupaten musi rawas tidak lagi mensubsidi bandara ini.
Untuk itu sembari menanti maskapai penerbangan yang memenagkan tender penerbangan bandara silampari, akan terus dilakukan uji coba penerbangan dan juga pembangunana perpanjangan ran way akan terus dilaksanakan hingga mencapai 4000 meter dan diharapakan pemerintah Kota Lubuklinggau dapat membantu Pembangunannya.
Bandara islampari ini nantinya dapat menjadi bandara trassit baik dari batam singgah di Lubuklinggau menuju Jakarta maupun sebaliknya.(Nuansa)

Read More

DPRD Kota Berjanji Aset Pemkot Diperjuangkan

DPRD Kota Berjanji Aset Pemkot Diperjuangkan

Lubuklinggau, menanggapi masa dari gabungan Dewan Pimpinan Angkota Kota (Depak), DPRD Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berjanji akan memperjuangkan aset-aset kota yang masih dipergunakan Pemkab Musi Rawas.
Dikatakan Merismon wakil ketua DPRD Lubuk linggau, pihaknya sedang mencari solusi agar aset-aset Pemkot dapat di serahkan oleh Pemkab musirawas.
Bila solusi tesebut menempu jalan buntu, masalah ini akan diserah kerana hokum, “Tegasnya.
Sangat di sayangkan terminal yang dibangun tidak difungsikan dengan baik. “Ungkapnya.
“Bukan hanya terminal tetapi semua aset yang ada di wilayah kota yang masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan diperjuangkan untuk diserahkan, “Ujar Merismon. @yas

Read More

DPRD Kota Berjanji Aset Pemkot Diperjuangkan

DPRD Kota Berjanji Aset Pemkot Diperjuangkan

Lubuklinggau, menanggapi masa dari gabungan Dewan Pimpinan Angkota Kota (Depak), DPRD Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berjanji akan memperjuangkan aset-aset kota yang masih dipergunakan Pemkab Musi Rawas.
Dikatakan Merismon wakil ketua DPRD Lubuk linggau, pihaknya sedang mencari solusi agar aset-aset Pemkot dapat di serahkan oleh Pemkab musirawas.
Bila solusi tesebut menempu jalan buntu, masalah ini akan diserah kerana hokum, “Tegasnya.
Sangat di sayangkan terminal yang dibangun tidak difungsikan dengan baik. “Ungkapnya.
“Bukan hanya terminal tetapi semua aset yang ada di wilayah kota yang masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan diperjuangkan untuk diserahkan, “Ujar Merismon. @yas

Read More

Pangdam II sriwijaya Mayjend M Sochib Ingatkan Prajurit Jangan ada Tindakan Balasan

Pangdam II sriwijaya Mayjend M Sochib Ingatkan Prajurit Jangan ada Tindakan Balasan

Lubuklinggau, Sumatera Selatan,- Kasus penembakan terhadap anggota intel Kodim 0406 Musirawas Serda Muslim, Pangdam II Sriwijaya Mayjend M Sochib mengingatkan kepada anggotanya tidak melakukan tindakan balasan.
    Tentara Nasional Indonesia (TNI) yakni prajurit yang bertindak secara profisional serta berdasarkan rasa kemanusiaan, "jelas Pangdam.

    Ungkapnya, dihadapan Prajurit Kodim 0406 Musirawas, saya paling bersedih karena melihat anak buah saya dibunuh secara biadad. "Pangdam berjanji dihadapan kalangan TNI akan menuntut kasus pembunuhan terhadap anak buahnya sampai selesai, "Papar.
    Setelah selesai memberikan arahan kepada anggota Kodim 0406 Musi Rawas, pangdam sekitar pukul 15.00 Wib bertolak kerumah duka Sersan Dua (Serda) Muslim yang berada di RT 06, Kelurahan Pelita Jaya, didampingi Asisten Logistik (Aslog), Asisten Intelejend (Asintel) dan Asisten Personalia (Aspres), Wakil Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe.

        Dirumah duka, pangdam diterima pihak keluarga almarhum Muslim, Darmadi Djufri yang juga anggota DPRD Provinsi Sumsel beserta kerabat lainnya. Selain memberikan kepastian hukum pengusutan kasus penembakan terhadap korban, pangdam juga memberikan bingkisan berupa uang santunan, Wawako Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe juga memberikan Bingkisan kepada keluarga korban serta berjanji akan memberikan beasiswa kepada kedua anak korban hingga tamat SMU.

     Sebelum meninggalkan rumah duka, Pangdam M Sochib mengatakan, saat ini pengusutan kasus penembakan tersebut sudah ditangani pihak Polda Sumsel, dimana selain tersangka Aiptu Antoni, juga lima anggota Polsek Megang Sakti lainnya sudah diperiksa pihak Propam Polda Sumsel di Palembang, Selain itu juga termasuk salah satu anggota Intel Kodim Musi Rawas Sertu Lasmin yang saat ini sudah ditahan di Kodam II Sriwijaya.

     "Saya melihat ada kejanggalan dalam kasus ini dan sudah saya sampaikan ke Kapolda Sumsel dan terindikasi tidak sesuai dengan prosedur ketetapan (Protap), kalau ini memang operasi penangkapan DPO kenapa tidak melakukan koordinasi dengan Polres Kota Lubuklinggau dan dalam peristiwa ini kalau dilihat korban ditembak dari jarak dekat," jelasnya.

      Ditambahkan dia, proses penyidikan ini menghadirkan banyak saksi baik yang didatangkan pihak kepolisian dan pihak Kodam II Sriwijaya. Sedangkan mantan Kapolsek Megang Sakti AKP Mahdi, Sochib saat ini sudah dicopot dari jabatannya dan dipastikan akan dimintai keterangannya selaku atasan pelaku.

      "Para prajurit TNI di Kodim 0406 Musi Rawas sudah berjanji akan menuruti perintahnya, dan berbarengan saya disini tadi Kapolres Musi Rawas AKBP Herry Nixon's sudah melakukan permintaan maaf secara langsung dengan seluruh jajaran Kodim 0406 Musi Rawas," tambahnya. 

       Sebelumnya Minggu (7/6) sekitar pukul 02.30 Wib, Serda Muslim anggota Kodim 0406 Musi Rawas ditemukan tewas setelah ditangkap oknum anggota Reskrim Polsek Megang Sakti, Musi Rawas saat berada di diskotik Rileks (Lala) di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, korban didapati rekannya tewas dengan enam luka tembak lima diantaranya tembak tembus dan satu proyektil ditemukan dilengan kiri. Namun sejauh ini belum ada kejelasan motif pembunuhan yang dilakukan oknum polisi tersebut. @yas..

Read More

Konversi gas Mura di Mulai

Konversi gas Mura di Mulai

Musirawas, Sumatera selatan - Konversi gas salah satu program Pemerintah Pusat runtuk masyarakat penguna Miyak Tanah (mitan)

PURWODADI- Pembagian kompor gas ini dilakukan di kelurahan O Mangunharjo merupakan pembagian pertama yang dilakukan pemerintah dalam menunjang program konversi gas.Pembagian kompor gas bagi 424 warga yang selama ini mengunakan miyak tanah dari 1257 KK warga desa O Mangunharjo di empat rukun tetangga(RT).

“ Pembagian kompor gas ini sesuai dengan pendataan yang memang selama ini mereka merupakan warga yang memanfaatkan miyak tanah” ujar Lurah Mangunharjo,Ansori.

Dalam pembangiannya pihaknya mempergunakan kartu undangan yang disampai sehari sebelumnya kepada seluruh warga yang terdaftar sebagai penerima. Pembagian yang dilakukan di kantor lurah ini dilakukan agar warga tidak perlu membayar ongkos angkut.

Seperti yang di himbau bupati Musi Rawas yang di tujuhkan kepada seluruh kades serta lurah melalui surat agar dalam pembangian kompor gas ini tidak memungut bayaran sepesarpun.

Ditambahknya untuk tiu pihaknya mengintruksikan kepada seluruh RT untuk tidak meminta uang ongkos atau biaya administrasi lainya dan apa bila kedapatan menarik iuran pihaknya akan mengambil tindakan tegas.
Sementara itu Wagiem (35) warga RT I kelurahan Mangunharjo mengakui dirinya masih khwatir untuk mengunakan kompor gas ini, karena belum terbiasa mengunakan kompor gas selain itu bayaknya pemberitaan tentang meledaknya kompor gas pembagaian ini.

Hal yang sama dikatakan Tarjo( 43) warga desa Kelurahan Mandiharjo, dirinya mengambil kompor gas ini karena menurut imformasi masyarakat tidak dapat membeli miyak tanah lagi karena minyak tanah akan di tarik pemerintah.

Namun dirinya khawatir untuk mengunakan kompor gas pembagian karena mereka masih belum paham cara pemakaian kompor gas ini,selain itu juga selama ini belum adanya sosialisasi mengenai cara pengunaan kompor gas .(mg06) Linggau Pos

Read More

Saat Liputan Wartawan sindo dipukul

Saat Liputan Wartawan sindo dipukul

Lubuklinggau, jayaposnews. Jumat (19) .Dalam menjalankan tugas Pers dilindung oleh undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, ada salah satu pasal yang isinya menjelaskan Barang siapa yang menghalang-halangi Pers dalam menjalankan tugasnya akan di pidana penjara selama 2 Tahun dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 500 juta..

"ade, wartwan sepeutar indonesia yang menjadi korban pemukulan oleh pengawas PT. Kijang sakti pada saat meliput salah satu kegiatan proyek dinas Perkerjaan Umum Bina Marga Kota Lubuklinggau. "Jelasnya,

Pada saat itu saya Konfirmasi Masalah kegiatan Proyek di Jalan Bangka kepada pegawas dari PT. KS Pada waktu itu juga beliau menghubungi rekannya melalui HP, setelah selesai menghubungi rekannya tiba-tiba Pengawas tersebut lamgsumg memukul saya dengan alat yang berwarna oranye kebadan Saya,    "Ungkapnya.

"yang saya sayangkan pegawai PT.KS dan masyarakat yang ada di lokasi tidak berusaha mencegah pengawas memukul diri saya, jelasnya."

 Kasat Rerskrim Eduarto, pemukulan yang dilakukan oleh uknum pengawas PT. Kijang Sakti terhadap wartawan Sindo akan kita tangkap secepatnya dan Pasal yang akan kita kenakan kepada tersangka Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang isi "jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun "Jelasnya, dan akan kita ungkap juga siapa aktor di belakang pengawas tersebut, "Tambahnya.

 Adapa Dengan Proyek
    "menurut rekan-rekan Pers, Terjadinya pemukulan terhadap Ade sindo, menimbulkan suatu pertanyaan mengenai proyek tersebut. Ada apa dengan Proyek?  "Kata Herman Sawiran Ketua LSM Fopkot, bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT. Kijang Sakti pasti ada permasalahan sehingga Kontraktornya takut diberitakan, kalau tidak mempunyai kesalahan dalam melaksanakan kegitan Proyek tersebut tidak mungkin pengawas di perintah untuk memukul Oknum wartawan,"Tambahnya.
    Saat di hubungi Via HP kasudin Bina Marga kota lubuklinggau Dedy Purbaya tidak dapat dihubungi. @ Irhandi.
    

Read More

Mengharap Kepastian Pemkab Musi Rawas

Mengharap Kepastian Pemkab Musi Rawas

Musi Rawas, Guru bantu yang mengantongi izin Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) mengaharapkan kepastian dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas, karena kontrak guru bantu telah berakhir tanggal 31 Desember 2008 yang lalu, hingga sekarang belum ada kepastian dari Pemkab apakah kontrak sebagai guru bantu akan di perpanjang atau tidak, kurang lebih 90 orang yang mempunyai Surat Keputusan (SK) sebagai guru bantu, merasah resah pasalnya belum ada kejelasan dari Pemkab dan pihak yang terkait.

    Sutinah, 40, salah satu guru bantu yang bertugas di Sekolah Dasar (SD) STL Ulu Terawas. "Dikatakannya, saya dan teman sesama guru bantu meminta kepada Pemerintah kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), dapat memberi kepastian dan penjelasan mengenai status Kami, apakah kontrak kami diperpanjang atau tidak, jangan kami di biarkan dalam kebingungan.

    "Kalau belum ada kepastian, ini akan mempengaruhi kinerja kami, dan yang menjadi korbanya yakni anak didik kami, ungkapnya serayah berharap.

    "Walaupun kontrak telah berakhir tetap menjalankan tugas sebagai mana mestinya, saya tidak mau gara-gara belum ada kepastia dari Pemkab anak-anak yang menjadi korban. "jelasnya.

    Menurut Sutinah, dirinya tidak tahu jerih payahnya mengajar setelah kontrak berakhir, apakah akan di bayar atau tidak oleh Pemerintah.

    Drs. Edi Iswanto Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Nasional Pemkab Musi Rawas,  selaku intansi yang terkait dalam permasalah ini, tidak dapat di dihubungi hingga berita ini naik cetak. @ yas   

Read More